Anggota Pansus Angket Pelindo II Masinton Pasaribu menilai pembentukan Oversight Committee sudah menyalahi prosedur. Ia menyebut sejumlah temuan yang berhasil dihimpun ternyata tidak benar sehingga menurutnya sudah saatnya keberadaan komite pengawas ini segera di bubarkan.

"Apa yang telah dilakukan oleh PT Pelindo II jelas tidak menguntungkan Republik ini. Beberapa hal yang sudah disampaikan anda dalam RDPU ini adalah bohong! kami yang di Pansus ini hadir dalam upaya penyelidikan, mengingat apa yang selama ini mandek dalam penegakan hukum maka Pansus Angket yang di bentuk oleh DPR RI ini yang akan membongkar semua,” katanya dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/16).

Anggota Komisi III ini juga memaparkan bahwa keberadaan Oversight Committee PT Pelindo II adalah ilegal karena tidak ada regulasinya di dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. “Menurut saya, kita perlu merekomendasikan agar Oversight Committee PT Pelindo II dibubarkan. Karena ini adalah organ yang tidak ada dalam UU.” papar politisi dari Fraksi PDIP ini.

Seperti diketahui, dalam UU No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tidak ada kewenangan bagi sebuah perusahaan BUMN untuk membentuk lembaga pengawasan sendiri. Pengawasan dan pemberian saran merupakan tugas Dewan Komisaris.‎ 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Pelindo II kali ini menghadirkan sejumlah pihak yaitu mantan Dirut PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia - Dani Rusli, Mitsui, Port Singapore Outhority, Royal Hakoning dan Oversight Committee. (hs/iky), foto : areif rachman/parle/hr.